Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) adalah Jurnal akademik yang mematuhi standar ulasan sejawat tertinggi. Jurnal ini fokus pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jurnal ini memiliki "karakter" terbuka dan berkontribusi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan menjelaskan dalam membimbing karakteristik masyarakat, bangsa, dan ideologi. Ethos Journal adalah jurnal ilmiah yang dikhususkan sebagai media studi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan studi analisis kritis tentang masalah perkembangan kontemporer. EJPP dikelola di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ekasakti, Jurnal ini terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun. Akreditasi : Sinta 4 ISSN Online : 2747-0369 ISSSn Cetak : 2746-7538 Frekwensi terbitan: Maret, Juli dan November.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut: Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis. Penulis mengakui bahwa Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (EJPP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (EJPP).
Tanggung Gugat Hukum Promotor Musik Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Fasilitas Layanan Pasca Transaksi
Penelitian ini mengkaji tanggung gugat hukum promotor musik terhadap konsumen atas perubahan fasilitas layanan yang terjadi setelah transaksi pembelian tiket berlangsung. Kasus yang menjadi objek kajian adalah perubahan sepihak oleh promotor dari Jakarta International Stadium (JIS) ke Stadion Madya, yang sekaligus mengubah fasilitas kursi (seated) menjadi berdiri (standing), padahal konsumen telah membeli tiket dengan fasilitas tempat duduk. Perubahan tersebut dilakukan setelah transaksi jual beli tiket selesai, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan promotor tersebut melanggar Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Promotor dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 19 UUPK dan secara pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, serta berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam Burgerlijk Wetboek. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, pengembalian tiket, dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi pengawasan penyelenggaraan event hiburan di Indonesia serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen.
Copyright (c) 2026 Yusuf Aulia Rahman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hubungan Loneliness dengan Bedtime procrastination Pada Mahasiswa di Sumatera Barat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara loneliness dengan bedtime procrastination pada mahasiswa. Loneliness merupakan keadaan emosional subjektif yang muncul akibat ketidaksesuaian antara hubungan sosial yang diharapkan dengan yang dimiliki individu, sedangkan bedtime procrastination adalah perilaku menunda waktu tidur tanpa alasan eksternal yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Subjek penelitian adalah mahasiswa di Sumatera Barat sebanyak 386 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan berupa skala loneliness (12 aitem valid, α = 0,852) dan skala bedtime procrastination (7 aitem valid, α = 0,769) dengan model skala likert. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara loneliness dan bedtime procrastination dengan nilai koefisien korelasi sebesar ρ = 0,504 dan nilai signifikansi p < 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat loneliness, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu untuk melakukan bedtime procrastination.
Copyright (c) 2026 Siti Mardhiah, Fauziah Taslim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbedaan Umur Simpan Donat Dengan Substitusi Tepung Jagung
Penggunaan pangan lokal sebagai substitusi tepung terigu penting untuk mendukung diversifikasi pangan dan mengurangi impor gandum. Tepung jagung merupakan alternatif potensial, namun studi mengenai masa simpan produk donat dengan substitusi ini masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan masa simpan donat dengan substitusi tepung jagung sebesar 25% dan 30%. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain observasional deskriptif. Sampel dipilih secara purposive dan data dikumpulkan melalui observasi sistematis serta dokumentasi terhadap perubahan organoleptik selama enam hari pada suhu ruang dalam wadah kedap udara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua formulasi memiliki pola penurunan kualitas yang serupa. Donat mempertahankan kualitas baik hingga hari kedua, mulai menurun pada hari ketiga, dan tidak layak dikonsumsi pada hari keempat yang ditandai dengan aroma asam, perubahan tekstur, pemudaran warna, serta pertumbuhan jamur. Tidak ditemukan perbedaan substansial antara tingkat substitusi 25% dan 30% dalam hal stabilitas penyimpanan. Disimpulkan bahwa donat dengan substitusi tepung jagung 25% dan 30% memiliki masa simpan praktis hingga tiga hari pada suhu ruang. Temuan ini memperluas literatur mengenai stabilitas penyimpanan produk berbasis tepung jagung.
Copyright (c) 2026 Rahmayani Harnesia, Elida, Kasmita, Yolanda Intan Sari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemanfaatan Silase Jerami Padi Untuk Pakan Ternak Sapi di Nagari Pasia Laweh Tanah Datar
Penduduk Nagari Pasie Laweh mayoritas mata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama berupa penghasil tanaman pangan padi dan jagung. Selain itu, terdapat juga beberapa warga yang bekerja di sektor peternakan (sapi) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti pengolahan hasil pertanian. Salah satu permasalahan ketersediaan hijauan pakan tidak bisa kontinyu sepanjang tahun. Saat musim kemarau ketersediaan hijauan pakan ternak sangat kurang mencukupi, sedangkan pada musim hujan keberadaan hijauan pakan ternak ini sangat berlimpah, dan belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya dengan baik. Peternak memanfaatkan rumput, dedak dan sisa sayuran sebagai pakan ternak, sehingga masyarakat kesulitan memilih pakan ternak yang baik. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan sosialisasi dan pelatihan pembuatan silase jerami padi sebagai pakan ternak sapi. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan limbah jerami padi yng bisa berdaya guna sebagai pakan ternak. Jerami padi tidak hanya untuk dibakar atau ditumpuk/dibuang.
Copyright (c) 2026 Nita Yessirita, Murnita, Leffy Hermalena, Inawaty Sidabalok, Alin Deri Utama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Huruf G Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di Desa Hanakau Jaya serta menganalisisnya dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah. Kajian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya praktik masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan zat yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal karena masih adanya masyarakat yang menggunakan alat dan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dengan melarang penggunaan alat dan zat berbahaya tersebut, namun penertiban terhadap praktik yang telah berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara sepihak dan memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah, implementasi peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelestarian sumber daya perairan dan keselamatan lingkungan.
Copyright (c) 2026 Sindi Okta Rahayu, Frenki, Nurasari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di SDN 1 Lehan Bumi Agung Lampung Timur
Penelitian ini adanya ketidaksesuaian antara tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait kualitas dan keamanan pangan yang diterima peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam pemenuhan gizi nasional di Sekolah Dasar Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, lima orang guru, sepuluh siswa, serta kepala SPPG Bumi Tinggi sebagai penyedia makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara administratif, namun belum didukung oleh pengawasan mutu yang memadai. Ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti olahan ayam yang mengalami penurunan kualitas serta kejadian keracunan yang diduga disebabkan oleh roti yang telah melewati masa konsumsi. Meskipun pihak sekolah telah melakukan penolakan terhadap makanan yang tidak memenuhi standar, langkah tersebut belum terintegrasi dalam sistem pengendalian mutu yang terstruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih berfokus pada distribusi tanpa diimbangi jaminan kualitas, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penetapan standar keamanan pangan, serta peningkatan akuntabilitas agar program dapat berjalan secara efektif dan aman bagi peserta didik.
Copyright (c) 2026 Kurnia Safitri Salahudin, Frenki, Nurasari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah, masyarakat terdampak, pelaku usaha pertambangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 96 belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, mengeringnya lahan persawahan, serta meningkatnya risiko banjir akibat aktivitas pertambangan pasir. Di sisi lain, kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, ditemukan adanya lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pertambangan pasir, Pasal 96, siyasah tanfidziyah. Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 96 of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara in sand mining activities in Pekon Kerang, Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency, and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research employs a qualitative approach with a field research design, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The informants include government officials, affected communities, mining operators, and the Environmental Agency. The results show that the implementation of Article 96 has not been optimal. This is indicated by environmental damage such as soil erosion, drying of agricultural land, and increased flood risks caused by sand mining activities. On the other hand, mining activities provide economic benefits in the form of employment opportunities for local communities, but these benefits have not been able to offset the negative impacts. Furthermore, weak government supervision and low compliance of mining operators with licensing regulations were identified. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this condition reflects that policy implementation has not fully embodied the principles of justice, public benefit, and accountability.
Copyright (c) 2026 Ferdy Kurniansyah, Relit Nur Edi, Sisca Novalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Konflik Antara Hak Pengelolaan Dengan Hak Milik Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia
Penelitian ini menganalisis konflik normatif antara Hak Pengelolaan (HPL) dan hak milik adat dalam sengketa lahan Sari Ater, Subang. Konflik melibatkan 24 ahli waris dengan bukti historis (Letter C, dokumen pajak) melawan Pemerintah Kabupaten Subang yang memegang sertifikat HPL berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 1956. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan hukum normatif-empiris digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Dengan perspektif teori keadilan John Rawls dan Gustav Radbruch, penelitian menemukan bahwa penyelesaian ideal harus mengintegrasikan kedua aspek tersebut melalui pengakuan terbatas terhadap hak ulayat, mediasi, atau skema kompensasi adil demi memulihkan relasi sosial dan mewujudkan keadilan restoratif.
Copyright (c) 2026 Said Anazif https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ICCPR dan Pelanggaran Kebebasan Beragama: (Studi Kasus Pembubaran Pertemuan Tahunan Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2024)
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Fokus penelitian adalah menilai kesesuaian perlindungan kebebasan beragama di Indonesia dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 18 mengenai kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sehingga memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara terbatas dengan akademisi dan praktisi hukum. Kerangka teori yang digunakan adalah teori multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan perlindungan hak kelompok minoritas dalam negara demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi, pembatasan, dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah masih terjadi melalui kebijakan negara maupun praktik sosial masyarakat. Regulasi seperti Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia terhadap hukum HAM internasional dan implementasi perlindungan kebebasan beragama dalam hukum nasional.
Copyright (c) 2026 Muhammad Farhan, Agustinus Supriyanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dinamika Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Umum
This study aims to assess the effectiveness of law enforcement related to vandalism in DIY and formulate a stronger regulatory model. Reports of vandalism are still rampant in DIY, but data from the DIY Regional Police regarding vandalism occurring in the working areas of the police stations under its jurisdiction are not directly proportional. From this, the effectiveness of law enforcement related to vandalism in DIY was tested using Lawrence Friedman's theory and Gustav Radbruch's theory. This study was conducted using empirical legal research methods. The results of the study found that existing regulations in DIY are not yet effective in overcoming vandalism. Law enforcement remains weak due to a legal structure and culture that is not yet strong. In fact, in substance, the regulations are clear and provide legal certainty. However, because their implementation is not yet optimal, the community has not felt the justice and benefits of these regulations. A possible solution is to create a special regional regulation on vandalism. This regional regulation can emulate Singapore's Vandalism Act with local adjustments. The regulation must provide a clear definition of vandalism and its enforcement can involve the Public Order Agency (Satpol PP), supported by the police for serious cases. Penalties can include fines, community service, or minor criminal offenses that still have a deterrent effect. The role of social services is also important, especially in guiding youth gangs and street children. The government also needs to provide spaces for expression, such as art studios or street art zones.
Copyright (c) 2026 Dyah Retna Prabaningrum, A. Fahru Rozi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Kendaraan Otonom dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Inggris dan Jerman
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan kendaraan otonom yang mampu beroperasi tanpa kendali langsung manusia. Kemajuan teknologi ini membawa implikasi serius terhadap sistem hukum pidana, khususnya terkait penentuan pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan akibat kegagalan sistem teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema pertanggungjawaban pidana kecelakaan kendaraan otonom dalam perspektif hukum pidana Indonesia melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum Inggris dan Jerman. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada paradigma anthropocentric liability yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum ketika kecelakaan disebabkan oleh keputusan mandiri sistem AI. Negara-negara lain telah mengembangkan model pertanggungjawaban berbasis strict liability, product liability, dan corporate liability untuk menjawab persoalan tersebut. Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum pidana dengan membentuk regulasi khusus kendaraan otonom, mengembangkan sistem pertanggungjawaban berbasis risiko, memperluas konsep pertanggungjawaban korporasi, dan membangun mekanisme audit algoritma sebagai instrumen pembuktian pidana.
Copyright (c) 2026 Sigit Eko Prabowo, Wuri Widyasti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/Pta.Mdn)
Perjanjian asuransi wajib berpedoman pada prinsip utmost good faith (itikad baik sempurna) yang menuntut kejujuran dan keterbukaan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 251 KUHD, di mana ketidakjujuran dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Namun dalam praktik, prinsip ini kerap disalahgunakan oleh perusahaan asuransi sebagai dasar penolakan klaim. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn yang menyatakan bahwa penolakan klaim tanpa pembuktian yang sah merupakan wanprestasi, sehingga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi tertanggung dan penerima manfaat agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak perusahaan asuransi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menolak klaim tertanggung, mengkaji kepastian hukum terhadap hak-hak tertanggung yang telah disepakati dalam polis namun klaimnya ditolak berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa syariah ditinjau dari pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan sumber data sekunder yaitu dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan Teknik pengumpulan data Library Research (Studi Kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa syariah menjadi dasar bagi perusahaan dalam menilai dan menolak klaim karena menuntut kejujuran dan keterbukaan tertanggung, sejalan dengan ketentuan peraturan perasuransian dan POJK. Namun, berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, hak tertanggung tetap dilindungi sepanjang tidak terbukti adanya pelanggaran prinsip tersebut, sehingga penolakan klaim secara sepihak tanpa pembuktian yang sah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat menolak klaim tanpa dasar yang kuat, dan apabila tetap dilakukan, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang mewajibkan perusahaan membayar klaim beserta denda atau ganti rugi kepada tertanggung atau penerima manfaat. Disarankan agar perusahaan dan tertanggung harus menerapkan prinsip itikad baik sempurna serta memastikan polis disusun secara jelas untuk menjamin kepastian hukum. Jika terjadi sengketa, tertanggung dapat menempuh upaya hukum atau melapor ke lembaga pengawas agar haknya tetap terlindungi.
Copyright (c) 2026 Hasnan Habibullah, Mulhadi, Idha Aprilyana Sembiring https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Locutionary and Ilocutionary Act of Gibran Rakabuming Raka At The G20 Summit 2025
This study aims to analyze the types of locutionary and illocutionary acts found in Gibran Rakabuming Raka’s speech at the 2025 G20 Summit and to explain how these speech acts are used in international political discourse. This research employed a qualitative descriptive method, and data were gathered from the official video and transcript of the speech using documentation, transcription, and coding procedures. A total of 28 utterances were analyzed at both locutionary and illocutionary levels, yielding 28 coded utterances per analytical layer. The data suggest that rhetic acts were the most prevalent locutionary acts (85.71%), indicating that the speech was mostly composed of meaningful propositions and informative utterances. Meanwhile, assertive acts were the most common illocutionary acts (53.57%), indicating that the speaker mostly articulated views, claims, and national positions on global concerns. The study suggests that Gibran employed speech actions strategically to attain informational, persuasive, and diplomatic communication objectives in the G20 conference.
Copyright (c) 2026 Kafka Nabawi Suherman, Hanafi Wibowo, Ellis Tamela https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm)
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan serta penyelesaian sengketanya melalui proses pembuktian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian lisan berdasarkan KUHPerdata serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pembuktian di pengadilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian lisan tetap menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi, pemenuhan prestasi, bunga, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun, dalam praktik peradilan, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat, sehingga pihak yang dirugikan harus mengandalkan alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, dan bukti elektronik. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan adanya hubungan hukum, isi perjanjian, dan bentuk wanprestasi. Dengan demikian, meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa.
Copyright (c) 2026 Fadilah Kartika Sari, Andi Suci Wahyuni https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Praktik Pembagian Harta Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Kewarisan (Studi Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, serta mengkaji harmonisasinya dengan hukum Islam, khususnya faraidh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap subjek dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Secara normatif, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan faraidh maupun KHI yang mensyaratkan kematian sebagai sebab pewarisan. Namun, dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini mengandung kemaslahatan berupa pencegahan konflik, menjaga keharmonisan keluarga, dan memberikan kepastian hukum secara sosial. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah al-mursalah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris. Harmonisasi dapat dilakukan dengan mengkonstruksikan praktik tersebut sebagai hibah, sehingga tetap sejalan dengan syariat Islam. Selain itu, diperlukan edukasi hukum, transparansi, serta pencatatan resmi untuk meminimalisir potensi mafsadat di masa mendatang. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan praktik lokal dapat mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.
Copyright (c) 2026 Muhammad Arsad, Syaikhu, Rafik Patrajaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Lindung dari Praktik Alih Fungsi Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Banyumas
Hutan lindung menjadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Problematika yang terjadi saat ini, terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hutan lindung yang sebelumnya pepohonan kemudian diubah menjadi pertanian, seperti kentang. Di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas seluas 5.000 hektare hutan lindung telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dampak yang terjadi adalah terjadinya banjir saat hujan deras di daerah bawahnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kewajiban Perhutani, pemerintah daerah, termasuk masyarakat atas kejadian tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan normatif. Temuan dari tulisan ini terjadi pembiaran akan kerusakan hutan lindung dan belum ada ketegasan pemerintah serta kesadaran masyarakat.
Copyright (c) 2026 Fajar Bahruddin Achmad, Sri Wahyu Handayani, Abdul Aziz Nasihuddin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Produk Unggulan Daerah Perspektif Siyasah Tanfidziyah
Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung serta menilainya dalam perspektif siyāsah tanfīdẓiyah. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pembinaan pelaku usaha, meskipun terdapat potensi ekonomi lokal yang cukup berkembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif akibat keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan belum terintegrasinya program pembinaan. Dampaknya, UMKM masih berada pada tahap bertahan dan belum berkembang signifikan. Dalam perspektif siyāsah tanfīdẓiyah, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pembinaan, peningkatan dukungan sumber daya, serta penyelarasan pelaksanaan kebijakan agar pengembangan produk unggulan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Copyright (c) 2026 Karmelita, Frenki, Ahmad Burhanuddin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legal Approaches to Healthcare Bankruptcy: A Comparative Study
The intersection between bankruptcy law and health law has become increasingly significant as hospitals experience financial distress that may lead to insolvency. In such circumstances, safeguarding patient rights emerges as a critical legal concern. This study aims to examine how patient rights are regulated and protected during hospital bankruptcy across several jurisdictions. This research employs normative legal research using a qualitative approach, focusing on the analysis of statutory regulations, legal principles, and comparative legal doctrines in the United States, Europe, Japan, and Indonesia. The findings reveal that each jurisdiction adopts distinct legal mechanisms to balance financial restructuring with patient protection. The United States appoints a Patient Care Ombudsman under Chapter 11 to supervise healthcare quality during bankruptcy proceedings. Several European countries emphasize strict regulatory safeguards to ensure continuity of medical services, while Japan provides alternative restructuring mechanisms to prevent service disruption. In contrast, Indonesia’s Bankruptcy Law (Law No. 37 of 2004) lacks specific provisions addressing hospital insolvency, resulting in legal uncertainty and limited protection for patients. Therefore, comprehensive reform is necessary to integrate patient protection principles into Indonesia’s bankruptcy regime and to ensure the effective protection of the right to health.
Copyright (c) 2026 Muhammad Fitratallah Dahlan, Nurisnah H, Hilmiah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Integrasi Etika Administrasi dan Hukum dalam Mewujudkan Good Governance
Etika administrasi dan hukum merupakan dua unsur mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Etika administrasi menekankan integritas, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan orientasi pelayanan publik, sedangkan hukum memberikan dasar kewenangan, kepastian, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara etika administrasi dan hukum serta menjelaskan pentingnya integrasi keduanya dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tanpa etika berpotensi menghasilkan birokrasi yang legalistik dan formalistik, sedangkan etika tanpa hukum cenderung lemah karena tidak memiliki daya ikat dan mekanisme penegakan yang memadai. Integrasi keduanya memperkuat prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, rule of law, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, penguatan integrasi etika administrasi dan hukum memperoleh dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan penyelarasan antara kepatuhan hukum dan internalisasi nilai etika dalam perilaku aparatur negara.
Copyright (c) 2026 Musri Musri, Riswanto Bhaktiar, Sayid Anshar, Rangga Prayitno, Baso Iping, B. Patmawanti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Juridical Analysis of The Application of The Principle of Good Corporate Governance in Enterprises Owned By Batu Beriga Village, Central Bangka Regency As A Village-Based Business Entity
Village Owned Enterprises (BUMDes) are strategic instruments in village economic development which are expected to be able to improve community welfare through professional management of local potential. Strengthening the position of BUMDes as a legal entity through Government Regulation Number 11 of 2021 emphasizes the importance of good governance in achieving these goals. However, in practice, there is still a gap between normative goals and empirical implementation, especially related to the effectiveness of the management and implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) at the village level. This study aims to analyze the implementation of BUMDes Batu Beriga in achieving the goals as stipulated in Government Regulation No. 11 of 2021 and examine the application of GCG principles in its management. The research method used is empirical juridical with a legislative approach and a case approach. Data was obtained through document studies and interviews, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results of the study show that formally the Batu Beriga BUMDes have fulfilled the aspect of institutional legality, but substantively it has not been optimal in achieving the goal of increasing Village Original Income and community economic empowerment. The application of GCG principles has also not been running optimally, especially in the aspects of transparency, accountability, and independence which are still influenced by limited managerial capacity and dominance of local actors. The implications of this study confirm that the success of BUMDes is not only determined by legal legitimacy, but also by the quality of good governance. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, improve the professionalism of managers, and have effective supervision mechanisms to encourage the optimal application of GCG principles to achieve the goals of sustainable village economic development.
Copyright (c) 2026 Maulana, Rahmianti Ranti Pawari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pencegahan Bahaya Mikroplastik Untuk Keamanan Pangan Melalui Edukasi di Panti Asuhan ST. Leo Padang
Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran kecil yang dapat mencemari lingkungan dan masuk ke dalam rantai pangan melalui air, tanah, udara, kemasan makanan, serta proses pengolahan pangan. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai sumber dan dampak mikroplastik dapat meningkatkan risiko paparan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak serta pengelola Panti Asuhan St. Leo Padang mengenai bahaya mikroplastik terhadap keamanan pangan dan kesehatan. Metode kegiatan dilakukan melalui penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, praktik identifikasi sumber mikroplastik, serta evaluasi sederhana melalui tanya jawab sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pengertian mikroplastik, sumber mikroplastik, jalur kontaminasi pangan, dampak kesehatan, dan langkah pencegahan. Peserta mampu menyebutkan contoh sumber mikroplastik seperti botol plastik, kantong plastik, sedotan, kemasan makanan ringan, dan wadah plastik sekali pakai. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi sederhana dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran awal mengenai pencegahan bahaya mikroplastik untuk mendukung keamanan pangan di lingkungan anak.
Copyright (c) 2026 I Ketut Budaraga, Ni Putu Eka Budi Pradnya Wulandari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hambatan Siswa Dalam Belajar IPS di SMP Negeri 12 Padang
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor hambatan belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 12 Padang serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru, siswa, dan pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori Robert K Merton. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan guru dan siswa, serta dokumentasi hasil belajar. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 12 Padang, khususnya kelas VII.6 yang memiliki tingkat ketuntasan belajar terendah. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Copyright (c) 2026 Fadli Eka Setiawa, Wibi Wijaya, Harisnawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemanfaatan Wayground Paper Mode Sebagai Solusi Pembelajaran Interaktif Pada SMKN 6 Padang
Keterbatasan akses internet, sarana teknologi informasi, serta dominannya penggunaan metode pembelajaran konvensional masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut juga ditemukan di SMKN 6 Padang sehingga diperlukan alternatif media pembelajaran yang interaktif, mudah diterapkan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi daring. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan Wayground Paper Mode sebagai media pembelajaran interaktif. Metode pelaksanaan meliputi tahap sosialisasi, pelatihan, pendampingan, praktik implementasi, dan evaluasi kegiatan. Peserta kegiatan terdiri atas 30 siswa kelas X Busana 1 SMKN 6 Padang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Wayground Paper Mode dapat diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran serta memperoleh respon positif dari peserta. Sebagian besar siswa menyatakan pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan membantu memahami materi pembelajaran. Selain itu, media ini dapat digunakan tanpa ketergantungan terhadap akses internet sehingga sesuai dengan kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana teknologi. Kegiatan ini memberikan alternatif solusi pembelajaran yang praktis, ekonomis, dan berkelanjutan bagi sekolah kejuruan.
Copyright (c) 2026 Refnywidialistuti, Vivi Sri Mulia, Nela Sari Yolanda https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan di Kota Palopo
Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan tujuan pemberian hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi menjadi tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan tanah terlantar atas HGU di Kota Palopo serta mengkaji kedudukan hukum masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah yang terindikasi terlantar. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan tanah terlantar dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi dan penelitian, pemberian peringatan kepada pemegang hak, serta penetapan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurang optimalnya pengawasan dan pemanfaatan lahan oleh pemegang HGU. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah yang terindikasi terlantar belum memiliki dasar hukum yang kuat selama hak atas tanah tersebut belum dicabut atau ditetapkan secara resmi sebagai tanah terlantar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan percepatan penertiban tanah terlantar guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan tanah bagi kepentingan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Anthon Sattu Pabesak, Yosep Pasolang https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Budaya Keselamatan Pasien dan Fenomena Underreporting Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit: Suatu Systematic Literature Review tentang Peran Just Culture, Dukungan Manajemen, dan Respons Nonpunitif
Fenomena underreporting insiden keselamatan pasien masih menjadi tantangan utama dalam sistem keselamatan pasien di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Rendahnya pelaporan insiden tidak hanya menunjukkan hambatan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan pembelajaran dari kesalahan. Menganalisis peran budaya keselamatan pasien, khususnya just culture, dukungan manajemen, dan respons nonpunitif dalam mengatasi fenomena underreporting insiden keselamatan pasien di rumah sakit melalui tinjauan literatur sistematis. Penelitian ini menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR) dengan panduan PRISMA 2020. Pencarian literatur dilakukan pada lima basis data (Scopus, PubMed, ScienceDirect, Scite, Google Scholar) menggunakan kombinasi kata kunci terstruktur. Dari 500 artikel teridentifikasi, sebanyak 27 artikel memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan pendekatan sintesis naratif. Hasil sintesis menunjukkan bahwa just culture, dukungan manajemen, dan respons nonpunitif merupakan determinan organisasi yang secara sinergis berkontribusi dalam meningkatkan pelaporan insiden dan mengurangi fenomena underreporting. Penerapan just culture membangun persepsi keadilan dan keamanan psikologis; dukungan manajemen memperkuat komitmen organisasi; dan respons nonpunitif menghapus ketakutan tenaga kesehatan terhadap sanksi sebagai hambatan utama pelaporan. Upaya mengatasi underreporting memerlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan transformasi budaya organisasi. Rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung just culture, memperkuat komitmen pimpinan, dan menjamin bahwa pelaporan insiden dipandang sebagai sarana pembelajaran, bukan sebagai dasar pemberian sanksi.
Copyright (c) 2026 Nidhal Syarifa, Damris Muhammad, Asparian, Dwi Noerjoedianto, Willia Novita Eka Rini, Muldiasman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Respon Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika (Coffea arabica L.) Terhadap Pemberian IAA (Indole-3-acetic acid) dan Pupuk Organik Cair (POC)
Pembibitan merupakan fase kritis yang menentukan keberhasilan budidaya kopi arabika. Penelitian ini bertujuan mengkaji respons pertumbuhan bibit kopi arabika (Coffea arabica L.) terhadap pemberian Indole-3-acetic acid (IAA) dan pupuk organik cair (POC) serta menentukan konsentrasi yang paling efektif. Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh pada April–Juli 2025 menggunakan Rancangan Acak Kelompok faktorial dua faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi IAA (0, 60, 120, dan 180 mg L⁻¹) dan faktor kedua konsentrasi POC (0, 15, 30, dan 45 ml L⁻¹), menghasilkan 16 kombinasi perlakuan dengan tiga ulangan. Data dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan uji DNMRT taraf 5%. Hasil menunjukkan pemberian IAA berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, dan jumlah daun, tetapi tidak nyata terhadap diameter batang. Konsentrasi IAA 180 mg L⁻¹ memberikan pertumbuhan vegetatif terbaik, yaitu tinggi tanaman 49,17 cm, panjang daun 20,16 cm, lebar daun 7,68 cm, dan jumlah daun 16,6 helai, berbeda nyata dibandingkan kontrol. Pemberian POC tidak berpengaruh nyata terhadap seluruh peubah, meskipun secara numerik cenderung meningkat seiring naiknya konsentrasi. Interaksi kedua faktor tidak nyata, namun kombinasi 180 mg L⁻¹ IAA dan 45 ml L⁻¹ POC cenderung memberikan nilai tertinggi pada sebagian besar peubah. Pemberian IAA berpotensi mempercepat tercapainya ukuran bibit siap tanam pada umur lebih dini sehingga memperpendek masa pembibitan.
Copyright (c) 2026 Fefriyanti DS, Fatardho Zudri, Andrik Marta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Basako: Inovasi Bank Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular di Kota Pariaman
Kota Pariaman menghadapi persoalan sampah yang ditandai oleh ketergantungan pada TPA Tungkal Selatan, belum optimalnya pemilahan dari sumber, dan lemahnya kelembagaan bank sampah. RPJMD Kota Pariaman 2025-2029 mencatat timbulan sampah tahun 2024 sebesar 41,11 ton per hari, Pusat Daur Ulang, bank sampah, dan TPS3R belum beroperasi optimal, serta 74,43% sampah masih terangkut ke TPA dengan pola kumpul-angkut-buang. Artikel ini bertujuan menyempurnakan model BASAKO, yaitu Bank Sampah Jadi Pusako, sebagai solusi pengabdian masyarakat berbasis ekonomi sirkular dan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah partisipatif-edukatif melalui analisis situasi, pelatihan pemilahan, simulasi tabungan sampah, penguatan kelembagaan, dan perumusan model operasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembelajaran dari Kota Padang, yang menghasilkan sekitar 660 ton sampah per hari, menegaskan pentingnya pemilahan, pengolahan organik, jejaring pasar, dan monitoring. BASAKO menawarkan lima solusi: Pilah Pusako, Tabungan BASAKO, Olah Organik, Jejaring Pusako, dan Dashboard BASAKO untuk mengurangi beban TPA dan mendukung Pariaman Blue Green City.
Copyright (c) 2026 Syaifuddin Islami, Hary Febrianto, Dwikornida, Robert Cenedy, Rahmat Hidayat, Dedet Deperiky , Tri Candra Yoga, Dewi Anggraini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Studi Eksperimental Koefisien Kekasaran Menggunakan Variasi Kekasaran Dasar Saluran
Kecepatan aliran pada saluran terbuka merupakan salah satu parameter penting dalam analisis hidrolika karena berpengaruh terhadap kapasitas aliran, kehilangan energi, serta proses transportasi sedimen. Salah satu faktor yang memengaruhi studi ekperimental koefisien kekasaran permukaan dasar saluran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi kekasaran dasar saluran terhadap profil studi ekperimental koefisien variasi kekasaran dasar saluran aliran melalui pengujian laboratorium. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan di Laboratorium Hidro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang menggunakan model saluran terbuka. Variasi kekasaran dibuat pada dasar saluran, kemudian dilakukan pengukuran kecepatan aliran pada beberapa titik kedalaman menggunakan alat ukur kecepatan aliran. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengetahui perubahan kecepatan akibat variasi kekasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kekasaran dasar menyebabkan penurunan kecepatan aliran pada daerah dekat dasar saluran, sedangkan kecepatan maksimum bergeser menuju permukaan air. Variasi kekasaran juga memengaruhi bentuk ekperimental terhadap kekasaran akibat meningkatnya gaya gesek antara aliran dan permukaan dasar saluran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam analisis hidrolika saluran terbuka serta perencanaan bangunan air yang mempertimbangkan kondisi kekasaran permukaan saluran.
Copyright (c) 2025 Nabila, Totoh Andayono, Fahmi Rizal, Syaiful Haq https://creativecommons.org/licenses/by/4.0