KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT NIAS
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Abstract: The adoption of children under positive law in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. PP No. 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption. Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2019 concerning Requirements for Adoption of Children. Adoption of children is also known in customary law. This study aims to determine the position of adopted children in the distribution of inheritance according to Nias customary law. This research is empirical research, supported by normative research. Data obtained from interviews supported by secondary data. Data were obtained and analyzed qualitatively to obtain descriptive data. From the research results it is known that the position of adopted children in the distribution of inheritance according to Nias Customary Law is the same as the biological children of the parents who adopt them. With his biological parents broke his civil relationship. Therefore, in the distribution of inheritance, adopted children have the same share as their biological children.
Abstrak: Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2019 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Nias. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang didukung penelitian normatif. Data dieroleh dari hasil wawancara didukung data sekunder. Data dioleh dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat data deskriptif. Dari hasil penelitian diketahu bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Nias adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya atau mengadopsinya. Dengan orang tua kandungnya putus hubungan keperdataannya. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan, anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (JSELR) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JSELR.
References
Ali Afandi, Hukum Waris Jakarta, Rineka Cipta,1984.
Bastian B. Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibatnya Hukumnya Dikemudian Hari, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
Faradila, N. (2022). ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DI KOTA BUKITTINGGI. UNES Law Review, 5(1), 211-219. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.321
Fitri, Y. (2022). EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN. UNES Law Review, 5(1), 234-242. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.323
Gunsu Nurmansyah, et all. Pengantar Atropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi, Sinar Abadi, Bandung, 2019.
Hilman Hadi Kusuma, Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1983.
Junaidi, I. (2022). PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK. UNES Journal Of Swara Justisia, 5(4), 327-338. doi:10.31933/ujsj.v5i4.231
Nova, E., & Afrizal, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. UNES Journal Of Swara Justisia, 6(4), 480-493. doi:10.31933/ujsj.v6i4.298
Noviardi, J., Fitriati, F., & Bakir, H. (2021). PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN. UNES Journal Of Swara Justisia, 5(3), 259-266. doi:10.31933/ujsj.v5i3.223
Rosadi, O., & Hidayat, R. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK. UNES Journal Of Swara Justisia, 6(3), 346-355. doi:10.31933/ujsj.v6i3.281
Sabri, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA. UNES Journal Of Swara Justisia, 6(4), 398-414. doi:10.31933/ujsj.v6i4.293
Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta, 1994.
Soerjono Soekanto Dan Sry Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Trivaldus Bambar, A. (2022). TINDAK PIDANA DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJUALAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) TERUTAMA PADA ANAK DAN PERMEPUAN. UNES Law Review, 4(4), 488-501. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.270
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Mentri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak.