PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Sumbar)
Keywords:
Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian SAKD dengan SAP adalah sangat baik, bagaimana kualitas laporan keuangan pada dinas prasarana jalan, tata ruang dan permukiman adalah baik, dan apakah terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu tidak berpengaruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan koefisien determinasi. Maka berdasarkan hasi pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
References
BPK. RI. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011.
Hariadi dkk 2010. Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Ifa Ratifah 2012. Kualitas Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi.
Peraturam Mentri Keuangan ( PMK No. 59/PMK.06/2005) Mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Mentri Dalam Negri ( PMDN No. 59 Tahun 2007) Tentang Prosedur Penerimaan Kas.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
