ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
Keywords:
Akuntansi Keuangan Daerah, Permendagri No.21 Tahun 2011.Abstract
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang kepegawaian yang ada di daerah. Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan dijalankan oleh sub.bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan yang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011, Karena telah menerapkan laporan pertanggungjawaban secara transparan, cepat, akurat, dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya
References
Abdul Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Abdul Hafiz Tanjung (2006), Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta
Agussalim Manguluang, 2013, Statistik, Penerbit Ekasakti Pres, Padang
BPKP. (2002). Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi 1. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Deddi Nordiawan (2006).Akuntansi Sektor Publik.Jakarta:Salemba Empat
Gelinas, U.J., & Dull, R.B. (2010).Accounting Information Systems(8th ed). Ohio: South-Western Cengage Learning.
Indra Bastian. 2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE Yogyakarta
Indra Bastian . 2007.Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta.Salemba Empat.
Ismail. 2010. Akuntansi Bank. PT Kencana, Surabaya.
James Hall, 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta.
Muhammad Gade, Akuntansi Pemerintahan, Edisi 2002, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
Mulyadi.2008.Sistem Akuntansi, Edisi ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
Soemarso, S.R. 2010. Pengantar Akuntansi. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
Sutarman.2012.“Pengantar Teknologi Informasi”.Jakarta: Bumi Aksara
Tata Sutabri. 2012.Analisis Sistem Informasi.Andi. Yogyakarta
Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi, Yogyakarta: Graha Ilmu
Zaky Baridwan.2007.Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan metode. Yogyakarta : YKPN
Ainil Mardiah, 2010, Analisis Sistem Akutansi Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang
Sari Kumala Dewi, 2009, Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
Winda Puspita Sari, 2011, Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Keuangan RI Jakarta.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, Departemen Keuangan RI Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
