PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN, DERAJAT DESENTRALISASI DAN KESELARASAN BELANJA DALAM MEMPREDIKSI STATUS FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2015-2017
Keywords:
financial distress, kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, keselarasan belanjaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi status financial distress pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan, derajat desentralisasidan keselarasan belanja secara parsial maupun simultan terhadap financial distress pemerintah daerah di Sumatera Barat tahun 2015-2017. Metode penentuan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Baratmelalui laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit yaitu laporan hasil pemeriksaan tahun 2015-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian secara parsial menunjukan keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi status financial distress. Hasil uji simultan menunjukan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi satatus financial distress.
References
Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
Gio, Prana Ugiana dan Rosmaini, Elly. 2016. Belajar Olah Data dengan SPSS, MINITAB, R, MICROSOFT EXCEL, EVIEWQ, LISREL, AMOS, dan SMARTPLS. Medan: USU Press.
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2014. Teori konsep Dan Aplikasi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
Hosmer, David W.&Lemeshow, Stanley. 2000. Applied Logistic Regression. Canada: John Willey & Sons, Inc.
Kuncoro, Mudrajat. 2011. Metode Kuantitatif. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mangulang, Agussalim. 2010. Metodologi Penelitian, Ekasakti Press, Padang
Sekaran, Uma. 2009. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Widarjono, Agus. 2015. Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2
Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang.
Agustina Oesi, 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang .[jurnal]. Universitas Brawijaya.malang.
Bisma, I Dewa Gede dan Susanto Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Ganec Swara Edisi Khusus Universitas Mataram, Vol. 04, No. 03, hal 75-86
Clark, T. N. 1977. “Fiscal Management of American Cities: Funds Flow Indicators”.Journal of Accounting Research, Vol. 15 (Supplement).
Cohen, Sandra et al. 2012. “Assessing Financial Distress Where Bankruptcy Is Not An Option: An Alternative Approach For Local Municipalities”.European Journal of Operational Research (218): 270-279.
Dwijayanti, SP, Febrina. 2010. “Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari Financial Distress serta Solusi untuk Mengatasi Financial Distress”. Jurnal Akuntansi Kontemporer. Vol 2 (2): 191-205.
Emerson, R. M. 1961. Power-Dependence Relations. American Sociological Review, 27(1): 31-41
Etikan, et al. 2016. “Comparison of Convinience Sampling and Purposive Sampling”. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. Vol 5 (1):1-4.
Inekwe et al. 2017. “The Effect of Financial Distress : Eviedence from US GDP Growth”. Economic Modelling. 1-14.
Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. “Explanators of Local Goverment Distress”. ABACUS. 43(3): 396-418
Noviandri, Tio. 2014. “Peranan Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kondisi Financian Distress Perusahaan Sektor Perdagangan”. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol 2 (4).
Pratiwi, Mutiara Galuh. 2018. “Prediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2014”. Naskah Publikasi. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rukmana, Wan Vidi. 2013. “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”. Jurnal Akuntansi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Rusdi, Dedidan Khairul Fuad. 2018. “Metode Prediksi Financial Distress Di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat” Akuntansi Dewantara. Vol. 2 (1).
Sartika, Dewi. 2016. “Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2011-2013”. Naskah Publikasi. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sepang et al. 2012. “Penerapan Regresi Logistik untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi di Kecamatan Modayag Barat”. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal MIPA Unsrat Online 1(1):1-5.
Sutaryo et al. 2012. “Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia”. Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi.
Syurmita. 2014. “Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Lombok, Universitas Mataram.
Turaboglu et al. 2017. “Finansal Basarizlik ve Sermaye Yapisi Kararlari: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Uzerine Bir Uygulama”. Business and Economics Research Journal. Vol 8 (2): 247-258.
Yanti, Rida Damai. 2018. “Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016”Jurnal UNP
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2016. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
http://www.bpk.go.id
www.kemendagri.go.id
https://seknasfitra.org
www.kontan.co.id