PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Keywords:
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan MentawaiAbstract
Penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan daerah kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi sederhana. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling.
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara parsial menunjukkan hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung X = 4,025 dan t tabel sebesar 2,006 sehingga t hitung > t tabel (4,025 > 2,006)
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih meningkatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, karena peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah. Dinas Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mencapai efektivitas pengendalian, serta terus ditingkatkan. kualitas pelayanan dan anggaran yang direncanakan lebih ditujukan kepada masyarakat luas agar masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan
References
Al Rasyid, Harun. 2014. Stastika Sosial , disunting oleh Teguh Kusmantoro adji, Pasca Sarjana Unpad. Bandung .
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta: Jakarta
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta: Jakarta
Claura, Anggie Veronisa. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD Kabupaten Bengkalis). Volume 2. Nomor 2
Dada Rosada. 2013. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah). Kota Bandung. Diakses dari situs. www.bandung.go.id pada bulan Desember 2018.
Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2018. Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia
Deputi IV BPKP. 2015. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: BPKP. Diunduh dari http://www.slideshare.net pada bulan Desember 2018.
Haspiarti, 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare). Skripsi Dipublikasikan. Makassar: Universitas Hasanuddin
Hindri, Asmoko. 2016. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No. 2.
Indra, Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta
Julianto. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kota TebingTinggi. Tesis Dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatra Utara
Junaidi, Gamar Yasmin. 2015. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan Di Pemerintahan Kabupaten Jember
Keputusan Ketua LAN Nomor 239 / IX.6 / 8 / 2013, Tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kurniasari, Dewi dkk. 2017. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan. Volume 2, Nomor 2
Kurniawan. 2015. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan . Skripsi Dipublikasikan. Bandung: UPI
Kurrohman, Taufik. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur
Lestari, Indah Puji. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Survei Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung)
Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta
Maryanto. 2012. Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pengukuran kinerja. Diakses dari http://bppk.depkeu.go.id pada bulan april 2014
Nazir, Moch. 2015. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia: Bogor
Nina. 2012. Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pada Pemerintahan Kabupaten Sukabumi
Nordiawan, Deddi. 2017. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2016. No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh dari http://hukum.unsrat.ac.id pada bulan maret 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. No. 59 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh dari http://sipkd.jakarta.go.id pada bulan maret 2014
Sancoko, Bambang. 2015. Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia
Silalahi, Sem Paulus. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai). Jurnal Ekonomi Vol. 20 No. 3. Pekanbaru: Universitas Riau.
Sri Rahayu, dkk. 2017. “Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi” . Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X ASPP-03. Makassar.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV, Alfabeta: Bandung
Triastono, Rohkman. 2010. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan Di Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember
Umar, Husein. 2015. Metode Penelitian. Salemba Empat: Jakarta
Undang-Undang No. 17 Tahun. 2003. Tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari www.hukumonline.com pada bulan Desember 2018
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah . Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari www.hukumonline.com pada bulan Desember 2018
Yohannes Subiyantoro. 2015. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto
