Konstitusionalitas Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026

Authors

  • Kartika Maharani Universitas Pertiba
  • Muhamad Adystia Sunggara Universitas Pertiba
  • Sri Yuliana Universitas Pertiba

DOI:

https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1465

Keywords:

Konstitusionalitas, Kerugian Negara, Kewenangan Audit

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menghidupkan kembali perdebatan tentang kewenangan audit kerugian negara. Putusan tersebut menetapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya memiliki otoritas untuk melakukan audit kerugian negara, tetapi juga lembaga lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan akuntan publik tersertifikasi. Putusan tersebut menimbulkan masalah konstitusional tentang batas kewenangan lembaga negara, kepastian hukum, dan legitimasi pembuktian bahwa negara bersalah atas tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa konstitusionalitas kewenangan audit kerugian negara yang dimiliki oleh lembaga lain selain BPK, serta dampak dari Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terhadap kepastian hukum dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tidak menghapus kewenangan konstitusional BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD 1945. Sebaliknya, putusan tersebut memperluas pengakuan atas hasil audit lembaga lain dalam konteks pembuktian hukum. Namun, perluasan tanpa peraturan yang jelas dapat menyebabkan dualisme otoritas dan ketidaksamaan standar audit. Untuk memastikan kepastian hukum, menjaga prinsip checks and balances, dan menegaskan posisi konstitusional BPK dalam sistem pengawasan keuangan negara, peraturan harus diharmonisasi.

 

References

Astuti, Chandra Ayu, and Anis Chariri. Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 4, 2015.

Dwinanarhati, Emei. “ABUSE OF POWER LEMBAGA NEGARA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28

/ PUU-XXIV / 2026 Abuse of Power of State Law Enforcement Institutions in Handling Corruption Cases : Analysis of Constitutional Cou” 3, no. 1 (2026): 475–84.

Gustawinata, Mochammad Aditia, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati. “Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Tana Mana 2, no. 1 (2021): 33.

KementerianPUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Energía Y Arquitectura, Tulo I Introducci, 赫晓霞, Tulo Iv, et al. “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-X/2012 JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 53, no. 1 (2023): 1–19.

Pabbu, Amiruddin, Feriyanto Rahim, and Jusman. “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dalam Menentukan Kerugian Negara Dalam Tindak Korupsi.” Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu 8, no. 11 (2024): 2118–7452.

S, Laurensius Arliman. “Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang Undang Dasar 1945.” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2020): 187–200.

Shofiati, Baroroh, Mahendro Sumardjo, Andy Setiawan, Pembangunan Nasional, and Veteran Jakarta. “PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar ANALISIS AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN FRAUD PADA TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL DI BPK” 2 (2021): 509–19.

Suheri, Ana. “Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep - Madura.” Jurnal Jendela Hukum 2, no. 2 (2015): 33–43.

Downloads

Published

2026-11-15

How to Cite

Maharani, K., Sunggara, M. A., & Yuliana, S. (2026). Konstitusionalitas Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 . Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 7(1), 66–75. https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1465