Pertanggungjawaban Pidana Pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt.DKI)

Authors

  • Andres Syaputra Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas
  • Ismansyah Universitas Andalas
  • Nilma Suryani Universitas Andalas

DOI:

https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1547

Keywords:

Tindak Pidana Korupsi, Tata Niaga Timah, Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Harvey Moeis

Abstract

Tesis ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, dengan fokus pada kedudukan pelaku yang turut serta melakukan (medepleger) meskipun tidak berada di dalam struktur organisasi resmi perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama: (1) pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur turut serta, (2) pembuktian unsur pidana  kesalahan adanya sifat turut serta dan (3) dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT.DKI dengan terpidana Harvey Moeis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, pertanggungjawaban pidana Terpidana didasarkan pada konsep penyertaan (deelneming) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan (medepleger). Terpidana terbukti secara sadar dan aktif bekerja sama (bewuste samenwerking dan gezamenlijke uitvoering) menjadi inisiator serta koordinator penyewaan smelter ilegal. Kedua, pembuktian unsur pidana adanya sifat turut serta dimaknai secara formil melalui pembuktian terpadu (keterangan saksi, ahli, dokumen administratif, dan bukti elektronik) yang mengungkap adanya rekayasa sistematis, seperti penggunaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai kedok untuk melegalkan hasil tambang ilegal. Ketiga, terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hakim di kedua tingkat peradilan. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp210 miliar. Namun, hakim pada tingkat banding memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara dan uang pengganti Rp420 miliar berdasarkan proporsionalitas keadilan, besarnya skala kerugian negara (termasuk kerusakan ekologi senilai total ±Rp300 Triliun), peran strategis terpidana dalam menghimpun dana ilegal berkedok Corporate Social Responsibility (CSR), serta ketiadaan rasa penyesalan.

References

A. Arfiani, S. Syofyan, dan S. Delyarahmi, 2023, “Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” UNES Journal of Swara Justisia, 6(4).

A. R. Amelia, 2026, “Mens Rea Aspects in the Crime of Murder: Comparison between Intention and Negligence,” DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(2).

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: PT RajaGrafindo Persda

Ananda, A. I., dan Y. Gupran, 2023, “Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana,” Jurnal Syariah Hukum Islam, 6(2).

Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, 2023, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi,” Legal Journal of Law, 2(2)

Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Chalia Indonesia.

Andriansyah Tiawarman, “Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA”, kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembenahan-sektor-sda?page=all

Arefa, A., S. Zendrato, dan A. S. P. Zai, 2024, “Pengaruh Pencabutan Hak Politik terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Education and Development, 12(1)

Aulia, Muhammad Nur, dan Sulaiman, 2025, “Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 13(1)

Azhari, A., 2025, “Pertanggungjawaban Pidana,” J-CSI: Journal of Computer Science & Informatics, 1(1).

Brahmana, 2019, Teori dan Hukum Pembuktian, Pengadilan Negeri Lhoksukon, https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf

Chandra Purba, 2026, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Timah (Analisis Putusan Kasasi Nomor 5009K/Pid.Sus/2025), Tesis: Universitas Pembangunan Panca Budi

Dionosius Yudi Christiano, 2019, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Peternakan Kabupaten Batubara Ditinjau dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn, Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt Pst.

Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana, Jakarta: Penerbit Bina Aksara.

E. S. Tarigan, M. Ablisar, S. Sunarmi, dan M. Mulyadi, 2023, “Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Locus Journal of Academic Literature Review, 2(2).

Egi Primayogha, “Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif”, Indonesian Corruption Watch, Diakses Pada 20 Juni 2025, https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif

Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, Sidoarjo: UMSIDA Press.

Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama.

Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Faturachman, F. A., T. J. E. Hutasoit, dan A. U. Hosnah, 2024, “Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4(2).

Fernando, Y., dan A. Wasiska, 2023, “Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun, 1(1).

Habib, F. A., dan R. Zubaedah, 2024, “Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(7).

Halida, R., dan D. W. Sasongko, 2024, “Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid.B/2012/PN. Pwr,” Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD), 2(1).

Haryono dan Johnny Ibrahim, 2017, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing.

Hasudungan, C., T. Y. Chandra, dan M. Ismed, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 22(2).

Heri Purnomo Yulianto dan Imam Makhali, 2025, “Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Cyber,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14(2).

Huda, C.,2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana

Iluh Diah Karuni dan Tania Novelin, 2025, “Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 15(11).

Iman Baihaqi, Taufik Makarao, dan Siti Intihani, 2024, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana,” Jurnal Hukum Jurisdictie, 6(1).

Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan

Ismansyah, Fitri Wahyuni dan Henni Muchtar,2020, Meretas Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum, Depok: Rajawali Pers.

Kanter dan Sianturi. 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta.

Kartika, T., 2025, “Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” Jurnal Hukum Ekualitas, 1(1).

Kila, F., I. N. G. Sugiartha, dan N. M. P. Ujianti, 2023, “Tanggung Jawab Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Reformasi Hukum Pidana,” Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1).

Kurniawan Tri Wibowo, 2025, Tindak Pidana Korporasi, Jakarta: Adikara Cipta Aksa,

L. Maknun, Martini, dan R. Sylvia, 2026, “Analisis Dogmatis Unsur Niat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 12(2).

Laia, F., 2022, “Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan,” Jurnal Panah Keadilan, 1(2).

Laia, L., Y. S. Laowo, D. Halawa, dan M. M. Duha, 2025, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1095/K/Pid/2014),” Jurnal Panah Keadilan, 4(1).

Limantara, R. A., E. L. Sahetapy, dan F. Y. Prawitasari, 2025, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut atas Tindak Pidana Perusakan dan Kekerasan Fisik,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5).

Mahardhika, V., 2026, “Analisis Yurisdiksi Analisis Pendapat yang Berbeda Mengenai Keputusan setelah Tindakan Pidana Korupsi (Studi Keputusan Nomor 1257K/Pid. Sus/2016),” Jurnal Hukum Kontemporer Indonesia, 2(6).

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Jakarta: Chalia Indonesia.

Merdeka.com, “Divonis 6 Tahun 8 Bulan Penjara, Begini Peran Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah”, , https://www.merdeka.com/peristiwa/divonis-6-tahun-6-bulan-penjara-begini-peran-harvey-moeis-di-kasus-korupsi-timah-264821-mvk.html?utm_source=chatgpt.com

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rieneka Cipta.

Muhammad Ainul Syamsu, 2004, Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nadya Putri Aulia et al., 2024, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk,” Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Nadya Putri Aulia, Cecilya Citra, Caroline Sinambela, dan Ricky Banke, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Jurnal Istiqomah , 2(1).

Nilma Suryani, 2022. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan. Raja Grafindo Persada, Depok

Oktafianto, W. D., K. Kristiawanto, dan M. Nainggolan, 2025, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim,” CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 2(2).

Penjatuhan Pidana (Studi terhadap Putusan No. 7/Pid. Sus/2016/PN. Slk dan Putusan No. 10/Pid. Sus/2021/PN. Bandung),” Jurnal Tana Mana, 5(2).

Permata Bela Pertiwi dan Muhammad Reyhan Daru Quthni, 2023, “Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif,” Rechtenstudent Journal, 4(2).

Prasetyo, R., dan Z. A. Hoesein, 2025, “Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Retentum, 7(1).

Purba, D. A., M. S. Hartono, dan M. J. Setianto, 2023, “Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid. Sus-TPK/2018/PNSrg),” Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, 1(1).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/Puu-IV/2006.

Rajwa Khaicirinu Riyanto et al., 2024, “Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk),” Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(3).

Rajwa Khaicirinu Riyanto, 2024, “Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk),” Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(3).

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Lembaran Negara R.I. Tahun 2001, Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4150;

Rester Ferawati, 2026, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Tata Niaga Timah (Studi Kasus Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst), Tesis: Universitas Sam Ratulangi,

Ricky Fairuz Julio dan Sri Isnani Setyaningsih, 2025, “Mega Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun: Analisis Pelanggaran Prinsip Pancasila dan Etika Tata Kelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,” Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(4).

Roeslan Saleh. 2002, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia..

Romli Atmasasmita, 2002, Korupsi, Good Governance dan Komisi Antikorupsi di Indonesia, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI

Safitri, A. D., dan K. Zuhriyah, 2025, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,” Jurnal Hukum dan Keadilan, 14(1).

Saktiawan, P., N. H. Pakpahan, D. Darmawan, A. R. Putra, dan A. Z. R. Almubarok, 2025, “Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023,” Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4).

Sanpiah Faisal, 2007, Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sembiring, E. S. B., dan Y. M. Lasube, 2026, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana di Indonesia,” Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital, 1(1).

Siregar, M. S., I. Nadirah, dan J. Moertiono, 2026, “Analisis Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Aparatur Sipil Negara: Perspektif Kriminologi,” Student Research Journal, 4(2).

Sitepu, R. S., dan M. Astuti, 2024, “Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian,” EduYustisia, 3(1).

Siti Aisyah, R., 2024, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan dan Laporan di Kepolisian pada Proses Penyidikan Tindak Pidana,” Journal Justice, 6(1).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudaryono dan Natangsa Surbakti,2017, Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sulaeman, M. M., O. Herdiansyah, S. Ansori, dan A. Satory, 2023, “Trading in Influence (Perdagangan Pengaruh) dalam Tindak Pidana Korupsi,” Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 5(6).

Suud, A. K., 2023, “Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Korupsi,” Masalah-Masalah Hukum, 52(2).

Topik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Sangkir Multi Usaha.

Tryana, W., V. A. Siregar, dan F. P. Sari, 2024, “Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif,” Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 10(3).

Tuti Elawati, 2025“Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUSTPK/ 2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)”, Justlaw:Journal Science and Theory of Law, 2(1).

Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, 2026, “Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2).

Windy Pratiwi, Jessyola Olyvia, Ayu Efritadewi, dan Heni Widiyani, 2024, “Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(13).

Wirjono Prodjodikoro, 1974, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Penerbit Sumur.

Yogi Ardi Rikmadani, 2023, “Analisis Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952K/Pid/2010,” Hukum dan Demokrasi (HD), 23(4).

Downloads

Published

2026-11-15

How to Cite

Syaputra, A., Ismansyah, & Suryani, N. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt.DKI). Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 7(1), 76–88. https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1547