OPTIMALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN
Keywords:
Implementation, Good Governance, Public Service, e-KTPAbstract
The concept of good governance plays a crucial role in creating an effective, efficient, and independent local government, especially in the field of population administration. The Population and Civil Registration Office of Bireuen Regency strives to implement the principles of good governance but faces various challenges that hinder the optimization of public services. These challenges include the suboptimal performance of bureaucratic apparatus, a lack of transparency and accountability, and bureaucratic complexities that result in citizens feeling obstructed in meeting their administrative needs. Additionally, low participation from both the community and the private sector in policy-making and program evaluation creates a gap between the government, society, and private entities, often leading to policies that do not align with the expectations and needs of the people. This study aims to evaluate the implementation of the principles of good governance in the service of issuing electronic ID cards (e-KTP) at the Population and Civil Registration Office of Bireuen Regency. The method used is a qualitative approach, with analysis based on good governance principles according to the National Institute of Public Administration. The results of the study indicate that the implementation of good governance principles in public services, particularly in the issuance of e-KTP, has not been optimal. This is evident from the gap between established policies and the realities on the ground, where citizens still face various obstacles in accessing fast, transparent, and accountable services. Therefore, it is essential for the Population and Civil Registration Office to continually improve service quality, enhance community involvement, and ensure that good governance principles are consistently applied to create a better and more responsive government that meets the needs of the people.
References
Aldi. (2022). Pelayanan Publik Melalui E - Klampid dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan Berbasis Good Governace di Kota Surabaya Pendahuluan Pelayanan publik ialah bentuk kegiatan yang diupayakan untuk membantu keperluan Metode Jenis penelitian ini menggunakan me. Journal of Contemporary Public Administration, 2(1), 50–56.
Dewi, R. C. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78–91.
Frangky. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(1), 4293–4302.
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. In Gava Media.
Kadarisman, M. (2011). TANTANGAN PERGURUAN TINGGI DALAM ERA PERSAINGAN GLOBAL. Sociae Polites, 4(1), 3–20.
Lestari, R. A., Santoso, S. A., Wijaya, U., Surabaya, K., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2019). PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE. Ilmu Politik, 2(1), 43–55.
Maranjaya, A. K. (2022). GOOD GOVERNANCE SEBAGAI TOLAK UKUR UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN. Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH), 2(11), 929–941.
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revis. In Bandung?: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. In Bandung?: PT Remaja Rosdakarya.
Nurkumalawati. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani. In Dinamika Keimigrasian di Indonesia.
Rahma. (2020). PENGARUH PENYAJIAN, AKSEBILITAS LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PINRANG. Jurnal Magister Manajemen, 1(1), 106–117.
Resmadiktia, N. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara Nedia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(1), 685–697.
Saputra, N. (2021). OOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH USULAN MODEL PENGEMBANGAN BERBASIS PERILAKU. MSDA, 9(1), 11–26.
Sulaeman, Z. (2019). Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan good governance di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang. PRAJA, 7(1), 88–92.
Tome. (2012). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Jurnal Hukum Unsrat, 3(3), 132–147.
Wibowo. (2018). HUKUM BIROKRASI. In CV Cendekia Press.
Winarno. (2008). Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia. In Erlangga.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Fitri Ernalis, Taufik Jahidin, Yusrawati, Afriana, Muhammad Iqbal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (EJPP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (EJPP).
.png)
.png)
_.png)
