PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1.701Keywords:
Tanggungjawab, DPRD, Hak Inisiatif, Peraturan DaerahAbstract
Abstract: In responding to the task of the DPRD of east Luwu Regency whice is a vehicle for democracy in the region and is closely related to the ability to accmmodate and formulate the aspiration of the people, which is the right of initiative in the formation of regional regulations.
Abstrak: Dalam menyikapi tugas DPRD Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wahana demokrasi di daerah dan bertautan erat dengan kemampuan dalam mengakomodir dan merumuskan aspirasi rakyatnya yang merupakan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah.
References
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Poliitk. Graedia Pustaka Utomo, Jakarta, 1993.
Budiarjo, Miriam dan Ambong Ibrahim. Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, 1995.
_______________. Fungsi Legislasi Dalam Sistem Politik Indonesia ;. Grafindo Persada, Jakarta. 1993.
Cipto, B. Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Modern Industrial, Raja Grafindo, Jakarta. 1995
Dewan Perwakila Rakyat Daerah, 2021. Data Olahan, Luwu Timur.
Kaho, Josep Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta. 1995
Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
_______________. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, 1999.
Thaib, Dahlan. DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 2000.
_______________. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta, 1988.
Marbun B. N. DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya. Erlangga, Jakarta, 1994.
Nanang, R. Lembaga Legislatif sebagai Pilar Demokrasi atau Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Liberty, Yogyakarta, 1982
Nugroho Riant. Otonomi Daerah; Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
Sumitri Rachmat. Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Syahruddin Nawi. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, UMI Toha Grafika, Makassar, 2014
Ranggawija Rosyidi. Pengantar Ilmu Perundang-Undnagan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998
Sarundajang, S. H. Pemerintah Dearah di Berbagai Negara, Pustaka Sinar, Jakarta, 2001.
Sriyono. Fungsi DPRD Tingkat II dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Studi Kasus pada Daerah Tingkat II Bekasi, Tesis Tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1999.
Wijaya, A. W. Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, Raja Grafindo, Jakarta, 1998
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (EJPP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (EJPP).