ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota

Abstract

Kabupaten Lima Puluh Kota  merupakan suatu daerah pembangunan, dalam melakukan pembangunan ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi antara lain  : (1) ketergantungan pemerintah   daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat   yang tercermin   dalam   besarnya bantuan pemerintah  pusat  baik  dari  sudut anggaran  rutin,  yaitu  subsidi daerah  otonom maupun  dari  sudut  anggaran  pemerintah  daerah,  (2) rendahnya  kemampuan daerah  untuk  menggali  potensi  sumber-sumber Pendapatan   Asli   Daerah   yang tercermin   dari   penerimaan   Pendapatan Asli   Daerah   (PAD)   yang   relatif   kecil dibanding   total   penerimaan daerah,   (3)   kurangnya   usaha   dan   kemampuan penerimaan   daerah dalam  pengelolaan  dan  menggali  sumber-sumber pendapatan  yang  ada. (4) Kurang efisien (Inefisiensi) pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pengujian hipotesis menunjukkan ketiga rasio tersebut tidak mengalami perbedaan peningkatan secara signifikan, hipotesis tersebut ditolak karena nilai signifikansinya lebh besar dari 0,05. Kinerja keuangan pemerintah daerah. walaupun sudah otonomi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan. Apabila kinerja keuangan dilihat dari rasio tingkat ketergantungan keuangan, maka periode 2011-2014 tidak mengalami perbedaan secara signifikan, tingkat ketergantungan   masih   dikategorikan   tinggi.   Artinya   bahwa   kemampuan pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah relaif sama atau tidak ada peningkatan secara signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut bahwa diberlakukanya otonomi daerah relatif tidak berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah nya. Rasio efektifitas menunjukkan cukup efektif pada tahun 2011 dan sangat efektif  mulai dari tahun 2012 sampai 2014 dalam mengelola PAD, kondisi tersebut dapat dilihat dari komponen rasio efektifitas, pada saat target pendapatan asli daerah meningkat, tetapi kondisi rill justru sebaliknya, hal ini bisa saja disebabkan oleh sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah belum bisa dimaksimalkan. Begitu juga dengan rasio share dan growht yag masih tergolong sangat rendah.