Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengukur Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar

Authors

  • Wilda Afriany Universitas Ekasakti
  • Rice Haryati Universitas Ekasakti
  • Yuli Ardiany Universitas Ekasakti

DOI:

https://doi.org/10.31933/epja.v4i2.1398

Keywords:

Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, OPD Satpol PP Damkar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja keuangan selama kurun waktu 2014-2017 ditinjau dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini yaitu dengan menggunakan riset lapangan dan riset pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji komparasi. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa: 1) Terdapat peningkatan kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2014-2017 dengan realisasi tahun 2014 sebesar 87,10% (cukup efektif), pada tahun 2015 menurun menjadi 85,82% (cukup efektif), pada tahun 2016 meningkat menjadi 92,96% (efektif) meningkat kembali setelah melakukan penggabungan SKPD Satpol PP dan SKPD Damkar menjadi OPD Satpol PP dan Damkar menjadi 94,42% (efektif). Namun terjadi penurunan kinerja keuangan pada Pemadam Kebakaran dengan realsisasi tahun 2014 sebesar 93,82% (cukup efektif), pada tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan karena anggaran penanggulangan pasca bencana alam yang hanya terealisasi 0,8% dari anggaran sebesar 14.744.339.000 sehingga secara keseluruhan realisasi anggarannya menjadi 16,09% (tidak efektif) dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 80,61%. (cukup efektif). 2) Berdasarkan hasil uji komparasi 2 sampel berpasangan diketahui bahwa anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 mengalami peningkatan dan kinerja anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 mengalami peningkatan pula.

References

Agus Nasir, 2015, Penerapan Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan

Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2014, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Salemba Empat.

Ektiyansari, 2013, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta)

Febriani Asmorowati, 2016, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan pada PT Kalbe Farma Tbk

Galih Retno Aryati, 2014, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Bumn Pada PT. PLN (Persero) Tahun 2012

Ghozali, Imam. 2014. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro.

H. Lili M Sadeli. 2012. Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta : Bumi Aksara

Hendry Andres Maith, 2013, Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017, Penyertaan Standar Pemerintahan. Grafindo : Jakarta

Kashmir, 2012, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-3, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

Munawir, 2012. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty

Nurhayati, 2016, Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Prawirosentono, Suryadi, 2013. Manajemen Sumberdaya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Yogyakarta.

Roland Gerald Tooy, 2016, Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara

Simamora, Henry. 2014 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN

Sofyan Syafri Harahap, 2012. Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Mulyani, 2017, Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Sugiyono, 2014. MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta

Suhanda, 2012, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Padang : Andalas Lima.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Warih Komarasari, 2017, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)

Wibowo, 2014. Manajemen Kinerja. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Yuli Orianti, 2016, Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan

Downloads

Published

2026-04-03

How to Cite

Afriany, W., Haryati, R., & Ardiany, Y. (2026). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengukur Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar. Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi, 4(2), 133–154. https://doi.org/10.31933/epja.v4i2.1398

Most read articles by the same author(s)