Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)
DOI:
https://doi.org/10.31933/epja.v1i3.918Keywords:
Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan, Pertanggungjawaban Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahAbstract
Penelitian ini bertujuan utuk menguji pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 responden di Kantor Dinas Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah 31 responden di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel adalah Total Sampling yaitu pengambilan seluruh populasi sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui perantara. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara simultan Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
References
Ajo Pleno. 2018.”Terkait pengembangan Akuntabilitas kinerja pemerintah limapuluh kota targetkan nilai LAKIP meningkat”. Ppid.Limapulukotakab.go.id
Andriani, Wiwik & Hatta Ermataty. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi Pada Politeknik Negeri Padang). Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vo.7 No. 2, Desember, ISSN 1858- 3687, Hal 24-35.
Anjarwati Mei (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Vol. 1, No, 2, ISSN 2252-6765
Ardan Adhi Chandra. 2018. ”Dana pusat dan daerah rp 392 triliun tak jelas sasarannya”. Detikfinance.com, 19 maret 2018
Awang Darmawan. 2018. “Sekda luwu timur tuntut peningkatan Akuntabilitas pemerintah”. Sulselsatu.com, 12 April 2018
Bastian, Indra.(2010) Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga
Bastian, Indra.2012. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
BPKP. (2016). Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Keenam. Bogor. Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan BPKP
Endrayani Sri Komang, Dkk. (2014) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Vol 2. No 1.
Friska Yulia, Indriani (2014) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Tesis. UNJA.
Ghozali, Imam, 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS. Edisi Kedelapan. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare). Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
http://www.balebandung.com/kinerja-pemkab-bandung-barat-dinilai-buruk
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Mahmudi. (2006). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo.2010.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Penerbit ANDI.
Mardiasmo.2018.Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:Penerbit ANDI.
Muhammad Nur Rochmi.2018.”Kinerja pemerintah masih rendah”. Beritatangar. com, 1 Desember 2017
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pusdiklatwas BPKP.2016. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi 8. Jakarta.
Redakan Antar.2018. “ Rp285 milliar dana disdik sumbar mengendap”.Harian haluan.com, 09 Maret 2018.
Seto Wibisono (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Vol 5, No 2, ISSN: 2460-0585
Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta.
Susilowati, Harini. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sugiyono, 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Tera Subakti. 2018. “Penganggaran masih menjadi masalah” . Media Indonesia, 23 November 2017
Wahdatul laura, Dkk. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Vol 3, No 2, ISSN: 2355-9357
Wahyuni, Dkk (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Pada Satu Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Vol.1.No.1.
Wijayanti, Anita Wahyu, 2012. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Yulianti, Reni. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.). FEKON. Vol.1 no.2 Oktober
ZainalRum.2018.”Raperda Pertanggungjawabkan APBD disepakati”,sisa anggaran disorot tajam”, 25 Mei 2018
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi (EPJA) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di EPJA.