Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital

Abstract

Media sosial telah menjadi salah satu instrumen komunikasi yang paling berpengaruh dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi pemerintah dan masyarakat, serta mengidentifikasi kendala, tantangan, dan strategi optimalisasi pemanfaatan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola komunikasi menjadi lebih terbuka, dua arah, dan partisipatif. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dan program secara real-time, sementara masyarakat memiliki akses untuk memberikan tanggapan, kritik, dan aspirasi. Namun, pemanfaatan media sosial juga menghadapi sejumlah kendala, seperti penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola media sosial, serta kesenjangan akses internet di wilayah tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi optimalisasi yang meliputi peningkatan profesionalisme pengelolaan akun resmi pemerintah, transparansi informasi, peningkatan literasi digital masyarakat, pemanfaatan teknologi analitik, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Strategi ini bertujuan untuk memastikan media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Dengan demikian, media sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat mengadopsi strategi yang tepat agar media sosial tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga wadah untuk membangun kepercayaan publik, partisipasi yang lebih inklusif, dan pemerintahan yang lebih akuntabel.