Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kota Payakumbuh
DOI:
https://doi.org/10.31933/epja.v3i2.1261Keywords:
Akuntabilitas Keuangan, Peraturan Perundangan, KinerjaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaataan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh di Propinsi Sumatera Barat baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dari penyebaran kuesioner dengan skala likert pada Pemerintah Kota Payakumbuh 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai penyusun keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyusun Kebijakan Keuangan, Sekretariat Daerah selaku penanggungjawab dalam penggunaan Keuangan dan Inspektorat sebagai pengawas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebanyak 43 (empat puluh tiga) responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik inklusif sampling sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regersi linier berganda dan pengujian hipotesisnya menggunakan uji t dan uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Secara simultan Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh.
References
Arifiyadi, Teguh. 2018. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia. Pusat Data Depkominfo.
Bastian. Indra, 2016. Akuntansi Sektor Publik Indonesia. Edisi ke-2, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Bustami Bastian dan Nurlela, 2016. Akuntansi Biaya. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. BPK RI. 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh Untuk Tahun Anggaran 2007. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan BPK RI di Pekanbaru.
BPKP. 2002. Diskusi tentang Akuntabilitas, www.bpkp.go.id
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi II. PT Indeks, Jakarta. Hansen, Mowen R Don dan Maryanne M .1997 . Management Accounting. International
Thomson Publishing Co. Ohio.
Halim. Abdul, 2017. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2002.
Ihyaul Ulum, 2014. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UMM, Malang.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan . Jakarta: IAI
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kieso,Weygandt, Warfield, 2018. Intermediate Accounting. Edisi ke-12, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
LAN, BPKP. 2000. Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Lembaga Adminstrasi Negara. 2013. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Mardiasmo. 2016. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Hal 1-17.
Mardiasmo, 015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta. Mardiasmo, 2012. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mashun. Muhammad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Mulyadi, 2017. Akuntansi Manajemen. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Nurkhamid, Muhammad. 2018. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 3, No. 1, 45-76.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2005.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2019.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta
Priyatno, Duwi. 2018. Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) Untuk Analisis Data dan Uji Statistik Bagi Mahasiswa dan Umum. Mediakom. Yogyakarta.
Pusdiklatwas BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi 5. Jakarta.
Saleh, Sirajudin H & Aslam Iqbal. 2015. Accountability The Endless Prophecy. Asian and Pacific Develompent Centre.
Sadjiarto, Arja. 2015. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, 138-150.
Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Taswan, 2013. Akuntansi Perbankan (Transaksi dalam Valuta Rupiah) Edisi III, Penerbit November, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2005.
Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Undang –Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Harisman Hakim, Rina Asmeri, Andre Bustari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi (EPJA) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di EPJA.
.png)
.png)
_.png)
