SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN AGAM
Keywords:
Sistem dan Prosedur, penatausahaan, keuangan daerahAbstract
Penelitian dilakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pemahaman menyeluruh dari pelaksanaan Manajemen keuangan daerah, dan adanya penyempurnaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari good government dapat menjadi kenyataan.
Kelancaran administrasi keuangan pada pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas, dengan tujuan dapat melaksanakan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode penganalisaan data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterprestasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dalam mengahadapi pemecahan permasalahan yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah terutama didalam pelaksanaan sistem dan prosedur pada Bendahara Pengeluaran, yang terjadi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam sudah menerapkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
References
Abdul Hafiz Tanjung, 2009, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD, Buku Satu, Edisi dua, Salemba Empat Jakarta.
Abdul Halim, 2007, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
Agussalim Manguluang, 2017, Diktat/Buku Ajar Statistik Dasar, Ekasakti Press, Padang
Chandra dwipratama, 2011, Pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan apbd kota Padang, Skripsi, fakultas Hukum program reguler mandiri Universitas Andalas
Dhika Permana, 2013, Analisis penerapan sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah kota Yogyakarta, Skripsi: Universitas Yogyakarta
Fadlan dkk, Materi Perkuliahan Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi Angkatan VIII Tahun 2010.
Fairoza Nilmah KH, 2013 , Analisis pelaksanaan penatausahaan dan Akutansi aset tetap pada DPPKA kota Padang, Skripsi, Universitas Negeri Padang
HAW. Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.
Imam P. Hidayat, 2009, Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD, Http://Imanph.wordpress.com
Mitami Dian M, 2013, Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (simda) keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pamkep, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar
Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Nishra, 2011, Sistem dan Prosedur Penatausahaan Laporan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Agam, Skripsi: STIE KBP Padang
Ondi Gokkon Yanuar Saragih, 2012, Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota (studi kasus penerapan sistem Informasi akutansi pada pemerintah kota Depok, Skripsi: Universitas Indonesia
Peraturan Bupati Agam No. 48 Tahun 2011.Tentang penjabaran Tugas dan Fungsi serta uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Lubuk Basung. 2011
Peraturan Bupati Agam No. 43 Tahun 2012.Tentang Sistim dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah, Lubuk Basung. 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2011.Tentang Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Lubuk Basung. 2011
Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005. Tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta. 2005.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. 2006.
Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi. Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara SKPD, Bukittinggi. 2013
Revisi Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Lubuk Basung. 2013
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/316/BAKD. Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Winda Puspita Sari, 2011, Analisa penerapan sistem akutansi keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah kota Padang, Skripsi : Universitas Andalas
